JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Lingkup Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi tindakan WTO terkait gugatan Indonesia di area bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang mana mengungguli gugatan Indonesia di dalam WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan urusan politik Uni Eropa di sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Ini adalah preseden bagus bagi Indonesia jikalau kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) berhadapan dengan minyak sawit dan juga biofuel berbasis tumbuhan sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemanfaatan substansi dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar dalam dunia.
Djumala yang dimaksud pernah bertugas di area PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di dalam WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tiada memenuhi standar kondisi tubuh oleh sebab itu kadar lemak dan juga kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tak memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang dimaksud bukanlah semata oleh sebab itu alasan kemampuan fisik serta lingkungan hidup. “Tapi, lebih besar serius dari itu, kebijakan UE tambahan bermotifkan urusan politik perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed dan juga bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai materi dasar pembuatan biofuel, rapeseed, serta bunga matahari lebih besar mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan dikarenakan kalah bersaing dengan sawit Indonesia juga untuk melindungi petani rapeseed serta bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pemakaian sawit sebagai unsur dasar biofuel.
