JAKARTA – pemerintahan sedang merancang sistem digital canggih untuk memantau kepatuhan pajak pada sedang rendahnya penerimaan pajak . Belum lama ini Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sistem pajak baru yang digunakan disebut coretax.
Nantinya coretax akan segera digabung ke di government technology atau Govtech untuk memudahkan DJP memonitor data. Govtech disiapkan akan segera dirilis pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sistem baru hasil pengembangan govtech akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang digunakan pada waktu ini sudah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral juga batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berjuang melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan serta cukai.
Selain itu sistem govtech juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan secara langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.
Nantinya Govtech akan sama seperti aplikasi mobile PeduliLindungi yang tersebut diresmikan pemerintah pada waktu Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan warga juga dapat akan terekam, untuk bisa saja profiling kemampuan belanjanya.
Sebelumnya Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang digunakan belum membayar pajak nantinya tidak ada dapat mengurus paspor hingga SIM.
“Oleh akibat itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Itu dengan sistem,” kata Luhut beberapa waktu lalu.
Dewan Perekonomian Nasional sempat memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang digunakan dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, juga efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax serta SIMBARA untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pada pengelolaan pajak juga penerimaan sektor mineral kemudian batu bara.
