JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berada dalam menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang dimaksud mendiskusikan semua teknisyang mengatur pemberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12 persen untuk barang serta jasa mewah mulai 1 Januari 2025.Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Sri Mulyani bahwa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menyelenggarakan rapat sampai tiada pulang di dalam di malam hari tahun baru 2025.
“PMK kan sekarang makanya kita masih kerja, tadi saya bilang kita gak pulang. Tapi kalo mau nungguin nunggu aja, nanti kita pasti upload ya,” kata Sri Mulyani di konferensi pers tambahan dalam kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Menkeu menambahkan, akibat PPN 12 persen mulai berlaku besok yaitu 1 Januari 2025, sehingga pihaknya akan diskusi lebih lanjut lanjut dengan seluruh jajaran. “Tapi sebab berlakunya mulai besok, kita akan berdiskusi segera,” kata Sri Mulyani.
Dengan begitu, Menkeu menjamin tarif barang-barang yang mana selama ini terkena tarif PPN 11% bukan akan mengalami pembaharuan pada esok hari. “Tapi besok gak ada dampaknya tetap memperlihatkan seperti biasa, yang selama ini, antar hari ini mirip besok gak ada perubahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk semua barang yang mana selama ini dikenakan tarif sebesar 11 persen, seusai mengatur rapat mendadak di dalam kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
PPN 12 persen, kata Prabowo, semata-mata berlaku untuk barang mewah yang dimaksud selama ini daftarnya ada di tempat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023. Artinya, semata-mata barang-barang yang tersebut masuk sebagai ke di daftar barang serta jasa terkena Pajak Penjualan berhadapan dengan Barang Mewah (PPNBM).
Adapun Sri Mulyani menambahkan, untuk menetapkan landasan hukum dari pemberlakuan tarif PPN 12% hanya sekali untuk barang mewah, akan dikeluarkan melalui aturan PMK saja. Dengan demikian pemerintah tak akan menerbitkan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang atau Perpu yang mengamanatkan tarif PPN 12 persen harus berlaku maksimal pada 1 Januari 2025.
