JAKARTA – Perwakilan korban penyalahgunaan pembangunan ekonomi bodong yang diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah konkret pada mengupayakan penyelesaian perkara penggelapan pembangunan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum di tempat pengadilan segera dipermudah sehingga mereka mendapatkan keadilan lalu hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah telah dilakukan menunjukkan komitmen kuat di melindungi rakyat dari praktik pembangunan ekonomi ilegal. Kasus kecurangan modus pembangunan ekonomi bodong menjadi perhatian masyarakat setelahnya ribuan korban melaporkan kerugian yang tersebut dialami akibat janji keuntungan tinggi yang digunakan tiada terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi penanaman modal bodong melibatkan pengumpulan dana dari warga dengan skema penanaman modal palsu yang tersebut menjanjikan keuntungan tetap memperlihatkan di waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang merek investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan telah terjadi membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama di penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang digunakan mencuat adalah pemakaian dana klien untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah juga penanaman modal lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum kemudian pemerintah di mempercepat proses hukum perkara tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan tindakan hukum ini dengan adil kemudian tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang tersebut selama ini terenggut,” katanya.
Korban memohon pemerintah terus memperketat regulasi terhadap penanaman modal berbasis teknologi digital mengingat maraknya penggelapan yang dimaksud menyasar rakyat dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi terhadap warga agar tidaklah mudah terjebak di pembangunan ekonomi bodong seperti yang kami alami,” ujar Melani.
Melani sama-sama korban lainnya masih optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang mana transparan lalu adil.
