JAKARTA – Indonesia kembali akan mengatur pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2024 . Seperti pada Pemilihan Presiden juga Wakil Presiden (Wapres) awal 2024, politisasi agama masih menjadi momok bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi pada Indonesia.
Peneliti Komunikasi Politik, Effendi Gazali menyerukan untuk mewaspadai fenomena politisasi agama di area masa-masa pemilihan kepala daerah 2024, yang tersebut akan berlangsung serentak pada 27 November 2024. Effendi menilai fenomena cukup berbahaya apabila digunakan belaka untuk meraup elektoral semata yang tersebut dapat mengganggu kerukunan lalu persatuan, juga stabilitas kebijakan pemerintah di dalam Indonesia.
Menurutnya, ketika agama digunakan sebagai alat politik, kerap kali muncul distorsi di penyampaian instruksi keagamaan yang dimaksud seharusnya netral. Hal ini menciptakan orang menganggap bahwa pandangan tertentu adalah kebenaran absolut, belaka sebab dikemas di komunikasi religiusitas untuk mengatasi hambatan-hambatan atau batas fisik.
“Orang dapat membayangkan diri segera ke surga dengan segala keindahan yang digunakan sangat amat indah dibandingkan dengan masalah-masalah yang tersebut sedang dihadapi pada dunia nyata,” kata Effendi Gazali di dalam Jakarta, Hari Sabtu (23/11/2024.
Akibatnya, Effendi menambahkan, objektivitas di mengambil keputusan, baik secara pribadi maupun kolektif, menjadi bias. “Jadi ukuran keadilan, kebenaran, hak asasi, hukum, kesuksesan ekonomi, kesejahteraan hidup, kebebasan beragama sudah ada diukur berdasarkan politisasi agama yang diajukan,” kata Effendi.
Doktor lulusan Radboud University ini mengungkapkan politisasi agama merupakan salah satu strategi komunikasi kebijakan pemerintah tertinggi, mulainya masuk dari interpersonal lalu bersahut-sahutan dengan komunikasi intrapersonal yang mana memproduksi pertahanan batin seseorang menjadi lemah. Salah satu ciri pemakaian politisasi agama adalah adanya klaim-klaim penderitaan dan juga ketidakadilan yang dimaksud dikaitkan dengan unsur juga nilai agama.
Effendi berpendapat sulit untuk memerangi politisasi agama pada era keterbukaan informasi ini. Menurutnya, aspek religius merupakan bagian dari kehidupan, tidak ada dapat dipisahkan pada keberadaan sosial lalu politik. Untuk itu, ia menyerukan nilai nilai kebangsaan juga agama masih harus diutarakan secara sejuk berbarengan dalam di politik.
“Komunikasi religiusitas pada masa kini berkembang sebagai bidang ilmu yang mana terus menggali itu. Isu-isu ini harus didiskusikan kemudian tiada dibiarkan ditaruh pada bawah karpet,” kata Effendi.
Effendi menegaskan pentingnya mendirikan narasi juga diskusi positif baik pada lingkungan rumah, kampus maupun di area dunia maya untuk mengimbangi narasi negatif yang digunakan disebar oleh oknum penyebar politisasi agama. Selain itu, dibutuhkan peran tokoh agama serta tokoh rakyat pada menjaga stabilitas sosial dan juga menguatkan persatuan anak bangsa. “Amat penting mengundang tokoh-tokoh ulama yang dimaksud dalam, sejuk, kemudian diterima rakyat,” katanya.
Selain itu, lelaki kelahiran Padang, 5 Desember 1966 ini juga menyatakan pentingnya mengedukasi generasi muda agar lebih besar peka terhadap bahaya politisasi agama pada narasi politik. Dibutuhkan kedewasaan di mencari dan juga menjalankan informasi di tempat media sosial.
“Media sosial kata kunci bagi generasi muda, kita ajak sebagian anak muda menjadi peduli dengan isu ini,” kata Effendi.
