JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan pada Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang tersebut berbasis bergerak di tempat bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, beliau harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul ketika dihubungi melalui instruksi singkat, Awal Minggu (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang mengumumkan “di menghadapi kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak sanggup duduk bareng untuk mencari titik berada dalam berhadapan dengan persoalan yang tersebut ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan juga kematangan mengawasi mengenai ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono serta Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah terpilih pada Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang mana dilakukan di area Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digunakan dilakukan di tempat Hotel Sultan. Mereka saling klaim sudah pernah mendapat dukungan dari para PMI dalam daerah.
Bahkan, JK akan segera melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan juga pengkhianatan.
