eksekutif akan bentuk pokja penanggulangan pungli pada tempat wisata

DKI Jakarta – Kementerian Perjalanan dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menciptakan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Sektor Industri kemudian Pengembangan Usaha Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih terjadi dalam tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah memproduksi nota kesepahaman kerja serupa dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli pada tempat wisata.
Guna mengupayakan penerapan kerja identik tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan wajib menciptakan kesepakatan sejenis dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang digunakan tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang tersebut punya, kemudian Kementerian Keuangan tentunya, ini yang tersebut berubah menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin kemungkinan besar sanggup tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengemukakan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Kafe Indonesi (PHRI) juga Gabungan Industri Wisata Indonesia (GIPI) juga perlu terlibat di upaya penanggulangan pungli ke tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan juga pelaksanaan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman penduduk mengenai dampak buruk pungli ke tempat wisata di upaya mengatasi pungli di area wisata.
Deputi Penguraian Destinasi juga Infrastruktur Kementerian Perjalanan Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul dikarenakan tingkat pemahaman warga mengenai keberlanjutan bidang usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum juga penyuluhan untuk rakyat pada upaya penanggulangan pungli ke tempat wisata.
"Salah satu yang digunakan konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja mirip yang tersebut sudah ada ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata





