DKI Jakarta – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang mana saat ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih lanjut tinggi. Ketika saya melihat, ketika spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri serta Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau bursa baru yang dimaksud dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal lalu menikmati pengalaman berwisata pada Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat beberapa jumlah bursa yang tersebut sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan di dalamnya seperti pengembangan marina kemudian boating hingga bidang kapal yacht yang digunakan sedang mengalami perkembangan pada kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Nusantara atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud sanggup kita dapatkan market baru, di luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, juga ia sanggup spending tambahan banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata di dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang digunakan nginap ke hotel, ada yang dimaksud di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran dan juga paket wisata, model produk-produk atau sarana apa belaka yang perlu disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
