Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Angka Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi berhadapan dengan pernyataan Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mana menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik apabila Luhut menginginkan data yang tersebut merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia mempunyai segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengantisipasi waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat dan juga Trust Indonesia melawan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan sekadar waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut perihal data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru memohonkan Luhut tiada bersikap reaksioner menghadapi kritik yang digunakan dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang tersebut berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tepat juga baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang digunakan disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi kemudian bermanfaat bagi kebijakan umum yang tersebut tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan juga ketidaksetujuan para pakar terhadap sebagian isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tak setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ada tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi bukan tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang dimaksud juga ditunjukkan pada inisiatif unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, juga Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan serta keraguan responden yang tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
