JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) untuk mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).
Ia pun menyatakan, pihaknya masih fokus mendiskusikan revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Saya sampai hari ini di dalam Komisi III belum ada. Kita masih fokus pada KUHAP,” terang Hinca pada waktu ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat disitir Selasa (25/3/2025).
Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat ini menjamin, Komisi III DPR akan mengeksplorasi RUU Polri secara terbuka lalu transparan bila sudah ada ada perintah dari pimpinan DPR. Keterbukaan itu, kata dia, tercermin juga pada waktu membahasa Revisi KUHAP.
“Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di tempat kami, kami juga akan melakukan hal yang digunakan sama. Komisi III itu sangat terbuka mulai dari perkara yang besar dulu, ingat tindakan hukum Sambo? Sampai persoalan hukum kecil yang dimaksud ini tadi persoalan hukum membela ibu, kita selesaikan,” katanya.
“Jadi sekali lagi, begitu RUU Polri dibahas pada Komisi III percayakan lah, kami semua dalam Komisi III terbuka, kapan saja, identik dengan KUHAP ini,” imbuhnya.
Saat disinggung kans mendiskusikan RUU Polri usai mengeksplorasi RKUHAP, Hinca tak menjawab lugas. Ia cuma menerangkan bahwa RUU Polri tidak inisiatif dari DPR.
“Gini, Kalau RUU Polri itu kan tidak inisiatif dari kita. Karena itu yang tersebut saya katakan. Kalau (KUHAP) ini kan inisiatif, pasti kami tahu kan,” sebut Hinca.
