JAKARTA – eksekutif Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang dimaksud kuat, akurat, juga akuntabel untuk menyokong target-target perkembangan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih besar cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan juga Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana menyatakan Indonesia mendirikan sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang mana kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya ketika memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission dalam Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di dalam Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang dimaksud kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan juga pemanfaatan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu merancang sistem monitoring lalu reporting yang tersebut kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, kemudian data deforestasi serta degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan sudah merancang SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang mana merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP menjalankan 102 informasi geospasial tematik yang dimaksud diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang digunakan aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud mengungkapkan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan dan juga pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
