JAKARTA – Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi al Mubarok menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke di institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebab langkah yang dimaksud bertentangan dengan amanah Reformasi 1998 yang mana tertuang pada TAP MPR Nomor VI juga VII Tahun 2000, dan juga tindakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dari TNI.
“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama aksi peserta didik kemudian elemen penduduk sipil kala itu adalah memisahkan peran kemudian fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang digunakan membantu supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian penguatan demokrasi,” kata Rifqi, yang tersebut akrab disapa Gus Rifqi, Mingguan (1/12/2024).
Gus Rifqi juga mengingatkan, tindakan Gus Dur kala itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang mana fokus pada penegakan hukum lalu keamanan pada negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. “Keputusan itu bukanlah sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk mendirikan sistem demokrasi yang lebih tinggi sehat,” tambah Gus Rifqi.
GP Ansor mengingatkan menggabungkan Polri ke pada TNI akan mengkhianati semangat reformasi kemudian berpotensi mengurangi kekuatan demokrasi. “Langkah itu cuma akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan serta mengaburkan fungsi masing-masing institusi pada sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Selain itu, Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan rakyat terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. “Pemisahan ini telah lama terbukti efektif selama lebih tinggi dari dua dekade, menghasilkan kembali penegakan hukum yang tersebut lebih besar transparan juga berkeadilan,” kata Gus Rifqi.
Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi pun mengingatkan sejumlah pengambil kebijakan pada waktu ini adalah aktivis Reformasi 1998.
“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak ada melupakan perjuangan siswa dan juga rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” tegasnya.
