4.495 Sumur Idle Punya Kemungkinan Migas, Menteri Bahlil: Kenapa Tidak Digarap?

JAKARTA – Menteri Daya kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memacu merevitalisasi sumur minyak yang mana pada waktu ini bukan terlibat atau idle. Mengajukan jalankan kegiatan reaktivasi sumur minyak ini, Menteri Bahlil menegaskan, akan segera mencabut izin usaha pengelolaan sumur minyak yang mana bukan digarap maksimal, bukan terkecuali BUMN.
Dalam paparannya Bahlil menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki sekitar 44.985. Namun yang tersebut produktif belaka sekitar 16.433 sementara sisanya 16.990 sudah ada tidak ada produktif atau idle. Baca Juga: Ancaman Bahlil ke KKKS: Sumur Idle Kalau Tidak Dijalankan, Cabut Izinnya!
Kemudian berdasarkan penelusurannya dari 16.990 tersebut, ada sekitar 4.495 sumur idle yang digunakan mempunyai HC prospek atau masih produktif juga kemungkinan besar mampu dioptimalisasikan produksinya.
Dikatakan Bahlil, dari lifting minyak Indonesia sebesar 600 ribu barel oil per day atau BOPD belaka dikuasai oleh dua kontraktor yaitu Pertamina sebesar 65% dan juga Exxon Mobil Cepu 25%. Kemudian 10 persen sisanya yang mana kecil-kecil.
Kemudian, lanjut Bahlil, ketika dirincikan lagi 5.000 sumur idle ini ternyata lebih besar berbagai konsumsinya dipegang Holding BUMN Migas tersebut.
“Kenapa tiada dijalankan? A-O-A-O, kalau gini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua. Kalau kemarin kita cabut 2018 IUP, nah ini keliatannya berpotensi untuk kita lakukan penataan untuk sumur-sumur yang tiada dikerjakan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas termasuk BUMN,” tegasnya pada aca BNI Pihak yang Berinvestasi Daily Summit 2024 di dalam Senayan Ibukota Indonesia Convention Center, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, Bahlil juga membuka puang untuk menawarkan perusahaan lain yang mana mampu mengurus sumur yang disebutkan untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
“Jangan digenggam dong jangan, kita negara butuh gimana? Kita prioritas ke BUMN, tapi jangan kita hanya sekali kacamata kuda sebab BUMN izinnya, izinnya pun dibawa tidur. Negara tidaklah butuh izin tidur, negara butuh produksi,” pungkas Bahlil.






