JAKARTA – eksekutif siap menangani kemungkinan kebakaran hutan lalu lahan (karhutla) di tempat 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Awal Minggu (23/12/2024).
Rapat yang dimaksud dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan kemudian lahan (Karhutla) dalam wilayah ASEAN, dan juga aktivitas lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan banyak komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja serupa lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen sudah pernah disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah penyelenggaraan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat di area Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan meningkatkan kekuatan kerja serupa regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak serta koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga juga pemerintahan Daerah sangat penting juga terus ditingkatkan teristimewa kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH bersatu Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah dilakukan menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, dihadiri oleh rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, khususnya dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap memperlihatkan menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh penduduk maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang dimaksud matang, kami pastikan terhadap rakyat Indonesia bahwa pemerintah siap menangani kemungkinan Karhutla di dalam 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang digunakan membahayakan kemampuan fisik masyarakat,” pungkasnya.
