JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) DKI Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi juga diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tidak ada ada di area tempat ketika beliau berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang dimaksud berdomisili di area kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Indonesia Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Barat.
Sebanyak 114 warga memohon untuk HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mana merekan alami terkait surat pengosongan yang mana dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang dimaksud HIPAKAD berikan secara langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka kesempatan mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) dan juga Kodam Jaya dapat memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan lalu jasa para orang tua penghuni kompleks yang mana sudah berjasa terhadap bangsa juga negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang dimaksud terbaik buat penghuni, tidak ada diskriminasi pada menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya dapat bekerja sejenis dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang mana terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang mana tinggal di dalam Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebenarnya sebagian orang tua merek telah dilakukan meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di tempat sini, jangan merekan digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak ada manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak ada sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon terhadap semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, kemudian penghuni kompleks TNI ada jalan meninggalkan di menangani perkara ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak ada baik dalam kemudian hari yang tersebut dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
