JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi di tempat depan Kedutaan Besar Tanah Melayu di area Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di area Perairan Tanjung Rhu, Malaya oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukanlah yang mana pertama. Berdasarkan data Migrant Care, pada 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang mana tanggal 24 ini tidak baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di dalam lokasi.
GARDA SATU juga memohon pemerintah Malaya memohonkan maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia juga memberikan santunan terhadap keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah manusia korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Negara Malaysia agar segera memohonkan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohon untuk pemerintah Tanah Melayu melalui Kedutaan Besar Malaya di tempat DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri serta keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya terhadap pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan aksi lanjutan dengan jumlah total massa yang lebih besar besar jikalau tuntutan mereka itu tak segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidak ada ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar besar untuk mengepung pemerintahan Negara Malaysia di dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
