JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya serta Informan Daya Mineral (ESDM) melarang transaksi jual beli sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan bapak presiden adalah menegaskan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang dimaksud menjadi keperluan mereka, khususnya menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran juga tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang tersebut main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari penggawa ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa akibat skema yang ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan publik yang tersebut berhak.
“Diharapkan penduduk mendapatkan nilai tukar dengan yang mana semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat publik itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak belaka itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tak terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah sudah pernah mengubah sistem distribusi LPG di dalam tingkat pengecer dengan meningkatkan status merek menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih banyak mudah diawasi.
