JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang tersebut dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) lalu anggota Global Plastics Alliance (GPA) mengundang menyepakati perjanjian ambisius dan juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan juga daur ulang.
Pada sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa topik penting, termasuk model yang dimaksud akan digunakan instrumen hukum internasional yang mana mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC lalu GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang menghormati permintaan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja dengan untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang mana sangat berbeda serta membutuhkan solusi yang tersebut berbeda pula.
“Pendekatan global yang mana seragam terhadap kebijakan serta regulasi tiada akan berhasil. Oleh lantaran itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara dan juga wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang dimaksud paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang digunakan tepat antara kewajiban global lalu langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga mereka itu dapat menerapkan solusi yang dimaksud disesuaikan dengan kondisi merek secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang tersebut menggunakan plastik pada tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai material baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk material mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus mempunyai elemen-elemen umum kemudian persyaratan pelaporan yang tersebut meyakinkan akuntabilitas negara pada melacak kemajuan dan juga menciptakan sinyal permintaan untuk mengupayakan penanaman modal di pengumpulan, pemilahan, serta daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di tempat Global Plastics Alliance Edi Rivai mengungkapkan bertransisi ke sistem plastik sirkular, di area mana semua aplikasi mobile plastik digunakan kembali, didaur ulang, lalu dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan sampah plastik.
“Transisi menuju dunia usaha sirkular akan menghurangi emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, mengupayakan perkembangan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja, khususnya di tempat negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah juga daur ulang yang mana kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada mendirikan sirkularitas di seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang mana bertanggung jawab kemudian mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mana sesuai dengan permintaan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
