SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi juga daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings dalam Singapura. Danantara akan mengurus aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum kemudian Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang dimaksud mampu muncul, khususnya apabila meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis sektor ekonomi 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menyebabkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan juga intervensi urusan politik yang tersebut kuat. Jika Danantara tak dikelola dengan transparansi lalu akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sama terjadi,” ujar Hardjuno pada Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang tersebut terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud berbagai yang tersebut tidaklah kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir serta konglomerat yang mana memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sejenis dapat terjadi pada Danantara apabila tiada ada mekanisme yang tersebut jelas pada pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di dalam Singapura serta Khazanah dalam Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang dimaksud transparan serta independen dapat mengupayakan sektor ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah serta kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru bisa saja menjadi beban dunia usaha yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini diadakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan publik di tempat luar penerima khasiat MBG dapat terancam.
“Perlu kajian lebih besar pada terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
