Ibukota – Presiden Republik Indonesia memiliki peran yang tersebut sangat penting sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945 juga peraturan perundang-undangan lainnya, tugas serta wewenang Presiden diatur secara rinci guna menjamin kelangsungan pemerintahan yang dimaksud efektif.
Presiden sebagai kepala negara miliki tugas kemudian wewenang yang dimaksud diatur di UUD 1945, sebagaimana tertuang di Pasal 4 ayat (1). Pasal yang dimaksud menyatakan bahwa "Presiden Republik Negara Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Negara Indonesia ke kancah internasional, di antaranya menjalin perjanjian, hubungan diplomatik, lalu menetapkan kebijakan luar negeri.
Lantas, apa cuma tugas lalu wewenang Presiden RI menurut UUD 1945 secara rinci? Berikut penjelasannya.
Tugas juga wewenang Presiden RI
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden RI berperan penting pada kelangsungan negara, dengan menjalankan dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, yang mana keduanya diatur pada UUD 1945.
Presiden memiliki peran simbolis juga populis dengan hak urusan politik yang digunakan diatur oleh konstitusi.
Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden kemudian para Menteri pada kabinet.
Tidak hanya sekali itu, Presiden juga memiliki tugas pada bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan grasi, abolisi, amnesti, lalu rehabilitasi untuk individu-individu tertentu sesuai dengan prosedur yang mana ditetapkan oleh hukum.
Tugas kemudian wewenang Presiden diatur pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang tersebut menyatakan bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif negara.
Ia bertanggung jawab berhadapan dengan pemerintahan, mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat kemudian memberhentikan menteri, juga berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Tugas serta wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. Kekuasaan pemerintahan
Presiden mempunyai kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, khususnya pada Pasal 4 ayat 1.
2. Penetapan peraturan pemerintah
Presiden berwenang untuk menetapkan Peraturan eksekutif di rangka melaksanakan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 5 ayat 2.
3. Pengangkatan juga pemberhentian Menteri
Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mengangkat juga memberhentikan menteri-menteri, sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat 2.
4. Pengesahan rancangan UU
Presiden bertugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang tersebut telah dilakukan disepakati bersatu bermetamorfosis menjadi undang-undang, sesuai dengan Pasal 20 ayat
5. Pengajuan rancangan APBN
Rancangan anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 23 ayat 2).
6. Pemilihan anggota BPK
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, dan juga diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
7. Usulan calon Hakim Agung
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap DPR untuk mendapatkan persetujuan dan juga kemudian ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
8. Pengangkatan anggota KY
Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat juga diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
9. Penetapan anggota MK
Mahkamah Konstitusi (MK) miliki sembilan penduduk hakim konstitusi yang digunakan ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing tiga khalayak diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan juga Presiden (Pasal 24C ayat 3).
Tugas dan juga wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
1. Kekuasaan Tertinggi Militer
Presiden memegang kekuasaan tertinggi menghadapi Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, berdasarkan Pasal 10.
2. Pernyataan konflik lalu perjanjian
Presiden berwenang untuk menyatakan perang, menciptakan perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 11 ayat 1).
3. Pernyataan keadaan bahaya
Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, sesuai dengan Pasal 12.
4. Pengangkatan Duta dan juga Konsul
Dalam pengangkatan duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 juga 2).
5. Penerimaan Duta Negara
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 13 ayat 3).
6. Pemberian Grasi juga Rehabilitasi
Presiden miliki kewenangan untuk memberikan grasi lalu rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 14 ayat 1).
7. Pemberian Amnesti kemudian Abolisi
Pemberian amnesti juga abolisi dijalankan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari DPR (Pasal 14 ayat 2).
8. Pemberian penghargaan kemudian tanda jasa
Presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, juga tanda kehormatan lainnya yang dimaksud diatur oleh Undang-Undang (Pasal 15).
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Presiden RI menurut UUD 1945
