JAKARTA – Menteri Tenaga kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Pembangunan Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) di area Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) pada Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang dimaksud sudah ada dieksplorasi, namun belum mempunyai plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang ditentukan, merekan juga masih sejumlah alasan, maka tak menghentikan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang benar merekan bukan punya keseriusan, kita tawarkan untuk pemodal lain,” tegas Bahlil di Rapat Kerja (Raker) bersatu Komisi XII di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang tersebut pada waktu ini memang benar sudah ada mulai proses tender. “Itu kalau seandainya merekan lambat telah ada pembangunan ekonomi yang dimaksud mau masuk mungkin saja dapat kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti pengaplikasian teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang mana tadinya cuma diperkirakan kurang tambahan sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk di tempat bulan Agustus itu sudah ada mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini ia sudah ada mencapai 163.000 barrel per day lantaran ia intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang mana baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang mana akan kita pakai untuk menyokong KKKS lain di rangka memacu untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak pada waktu ini hanya sekali 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua kemungkinan yang kita miliki untuk meningkatkan lifting agar mengempiskan impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga mengajukan permohonan dirinya untuk inventarisasi aturan, teristimewa Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) juga juga Peraturan otoritas (PP). Hal itu dijalankan guna memangkas aturan-aturan yang mana menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, khususnya terhadap Permen, Kepmen, PP, supaya kita mengupayakan untuk bisa jadi terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
