JAKARTA – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ditetapkan sebagai terperiksa persoalan hukum dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan juga gratifikasi di area lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu jelang beberapa hari pencoblosan atau pemungutan pernyataan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bahwa penindakan yang tersebut diadakan murni hukum tanpa adanya nuansa politik.
“Apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak, akibat yang mana saya komunikasikan tadi penyelidikan telah dimulai bahkan sebelum pendaftaran calon gubernur,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika konferensi pers, Akhir Pekan (24/11/2024) malam.
“Kita tahu partai mana yang mendukung, jadi bukan ada hubungannya dan juga saya pastikan itu, tiada ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu,” sambung pria yang dimaksud akrab disapa Alex ini.
Alex menegaskan, bahwa perkara ini diusut berdasarkan dari adanya laporan dari publik bahkan pegawai dalam lingkungan Pemprov Bengkulu yang keberatan berhadapan dengan adanya perkara tersebut.
“Ini murni penindakan ini oleh sebab itu berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kemungkinan besar juga dari pegawai yang mana merasa keberatan untuk membayar iuran yang tersebut diminta oleh RM tadi,” jelas dia.
Kronologi Perkara
Sebelumnya, Alexander Marwata mengungkapkan kronologi perkaranya yang mana menyeret nama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM).
“Pada Juli 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang dimaksud bersangkutan membutuhkan dukungan merupakan dana juga penanggung jawab wilayah pada rangka Pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak bulan November 2024,” kata Alex.
Atas hal tersebut, Sekda Bengkulu, Isnan Fajri (IF) menghimpun seluruh ketua organisasi perangkat tempat (OPD) juga Kepala Biro di tempat lingkup Pemda setempat. “Dengan arahan untuk menyokong inisiatif saudara RM yang dimaksud mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu,” ujarnya.
