JAKARTA – eksekutif Provinsi DKI DKI Jakarta kembali mengimbau warga untuk memahami kemudian memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketentuan ini telah dilakukan diatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah juga Retribusi Daerah, yang mana merupakan tindakan lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara eksekutif Pusat serta Daerah.
Kepatuhan membayar PKB tidak semata-mata kewajiban administratif, tetapi juga bentuk sumbangan nyata terhadap konstruksi kota. Dana dari PKB digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pengembangan layanan transportasi, dan juga peningkatan infrastruktur umum di area Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Ibukota Indonesia mengundang seluruh warga untuk membayar PKB tepat waktu demi terciptanya sistem pelayanan rakyat yang mana lebih banyak baik kemudian penyelenggaraan wilayah yang berkelanjutan,” ujar Kepala Pusat Angka dan juga Data Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, melalui pernyataannya, Hari Jumat (4/4/2025).
PKB merupakan pajak yang mana dikenakan menghadapi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan terdaftar di tempat wilayah DKI Jakarta. PKB adalah pajak yang tersebut dibebankan terhadap setiap orang atau badan yang tersebut mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Jenis kendaraan yang mana dikenakan pajak mencakup kendaraan darat juga air, kecuali jenis tertentu yang dimaksud mendapatkan pengecualian.
Kendaraan yang mana Tidak Dikenakan PKB:
1. Kereta api
2. Kendaraan untuk kepentingan pertahanan dan juga keamanan negara
3. Kendaraan milik kedutaan besar, konsulat, atau lembaga internasional yang tersebut memperoleh infrastruktur pembebasan pajak
4. Kendaraan berbasis energi terbarukan
5. Kendaraan milik produsen atau importir yang digunakan digunakan cuma untuk pameran kemudian bukanlah untuk dijual
