Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar serta Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Penanaman Modal lalu Hilirisasi/BKPM (Badan Sinkronisasi Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session sama-sama pelaku Usaha Mikro Kecil serta Menengah ( UMKM ) yang tersebut dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang digunakan penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, sejumlah UMKM di dalam Indonesia yang mana masih membutuhkan akses lingkungan ekonomi yang tersebut luas guna meninggikan kelas pertumbuhan usahanya.
“UMKM itu kan setiap saat butuh akses pasar, permodalan dan juga sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session bersatu SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang mana dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah sedang mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM pada daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Penyertaan Modal kemudian Hilirisasi/BKPM sudah ada mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara bidang usaha besar lalu UMKM dalam daerah,” terang Anna.
Selain Permen Pengembangan Usaha juga Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang kemitraan yang tersebut dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses inisiatif kemitraan di dalam platform digital OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar entrepreneur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di tempat daerah, yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, juga kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian lalu lembaga lainnya juga memiliki andil mirip sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana langkah memacu daya saing UMKM juga memiliki akses lingkungan ekonomi yang dimaksud luas,” jelas Anna.
