JAKARTA – Mabes Polri menyingkap pernyataan terkait usulan dari Kementerian Hak Asasi Individu (HAM) untuk menghapuskan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Usulan yang disebutkan dinilai sebagai sebuah masukan untuk institusi Polri.
“Tentu apabila itu masukkan secara konstruktif kami juga akan menghargai. Dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan terhadap seluruh elemen masyarakat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di area Bareskrim Mabes Polri Ibukota Selatan, Mulai Pekan (24/3/2025).
Namun, kata Trunoyudo, penerbitan SKCK telah lama sesuai pendekatan perundang-undangan, yakni Pasal 15 ayat 1 huruf K UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
“SKCK adalah salah satu fungsi di operasional untuk pelayanan terhadap masyarakat. Secara konstitusi semua hak-hak penduduk itu diatur, kemudian juga pada hal menerima pelayanan khususnya di tempat SKCK juga diatur,” katanya.
“Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwasannya semua warga yang mana akan memproduksi SKCK akan kita layani. Dan itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa rakyat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran pada bekerja,” sambungnya.
Kehadiran SKCK, kata Trunoyudo, tidak ada hanya saja bermanfaat untuk keperluan melamar kerja. Namun juga dimaksudkan sebagai catatan kejahatan atau kriminalitas terhadap penduduk di upaya pengawasan.
“Manfaatnya ini juga pada rangka meningkatkan keamanan dan juga tentu juga pada pelayanan. Kemudian juga memudahkan proses pada pengetahuan juga juga membantu di pengawasan dan juga pengendalian keamanan,” ucapnya.
