Bisnis

Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden serta Xi Jinping Berkumpul

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di tempat Washington.

Kedua pemimpin ini mengunjungi konferensi para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) di area Lima, Peru, yang mana dimulai pada hari hari terakhir pekan (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi pertemuan ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara segera sejak Biden menjabat.

Hubungan antara China lalu AS, negara adidaya paling penting di dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai pertempuran dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang di empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.

Pada 2023, Meksiko mengambil alih tempat China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap saja berupaya mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.

Melansir dari Aljazeera, penasihat Keselamatan Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, menjauhi rapat dalam Lima, Peru, Xi serta Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak pada periode tersebut.

Dalam kampanye pemilihan presiden Negeri Paman Sam tahun ini, Trump telah dilakukan mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut pandangan bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden serta apa yang digunakan akan terjadi di area bawah kepemimpinan Trump 2.0 .

Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai konflik dagang dengan China setelahnya menyalahkan Beijing berhadapan dengan praktik-praktik perdagangan yang dianggap bukan adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang digunakan besar juga menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, dan juga harga jual rendah yang dimaksud tidak ada adil yang merugikan produsen AS. China pun sudah lama membantah tuduhan-tuduhan ini.

Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang digunakan lebih banyak tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% dalam bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis serta membalas dengan tarif yang digunakan lebih lanjut tinggi pada impor AS.

Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang tersebut akan memproduksi Washington menurunkan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berikrar untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual serta juga membeli tambahan barang Negeri Paman Sam senilai USD200 miliar dalam berhadapan dengan level tahun 2017 pada akhir 2021.

Related Articles

Back to top button