JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan terperiksa suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan dituduh oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai terdakwa persoalan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang mana pada waktu ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya diadakan evaluasi di area tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus dimutakhirkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya sekali level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai hadir di acara di area Kementerian Infrastruktur lalu Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai perkara yang tersebut menjerat Hasto sudah ada fatal. Apalagi parpol tidak milik perseorangan sebab diatur di UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu bukanlah milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan terhadap publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP tidak sekadar regenerasi namun oleh sebab itu harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. “Bukan tentang regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban hambatan hukum yang menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan permasalahan serius, hambatan hukum. Bukan kesulitan sebatas etika yang tersebut digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
