JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana menyatakan pemilihan gubernur sangat mahal kemudian kepala area sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang mana paling intens mengawasi juga mengkaji proses pemilihan gubernur Serentak 2024. DPD beranggapan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi rakyat juga eksistensi otonomi area yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala tempat berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang tersebut mulai khawatir dengan proses pilkada yang tersebut semakin tak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo di beberapa konferensi kami dengan beliau,” ujar Sultan, Hari Jumat (13/12/2024).
Di sisi lain, pemilihan gubernur dengan segera juga bukan menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang tersebut kuat di proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi penduduk di pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi publik di pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di pemilihan kepala daerah Ibukota bahkan belaka 58 persen serta masih tinggi upaya gugatan yang tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan di sistem urusan politik khususnya sistem Pemilihan Umum hingga sistem partai urusan politik pada waktu ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang digunakan kemungkinan besar bisa saja memperbaiki sistem pemilihan umum pada waktu ini secara bertahap, salah satu opsi yang tersebut paling terjangkau juga efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator dengan syarat Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan inisiatif pemerintah secara maksimal juga bisa jadi dievaluasi kapan semata dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa saja bekerja tanpa hambatan kebijakan pemerintah dan juga tekanan rakyat lainnya.
Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi serta mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi juga keinginan masyarakat. Karena ketika ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan publik mengenai proses pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan serta harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik juga memberikan pemahaman terhadap warga pada meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan serta menyebabkan demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
