JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada di dalam persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, mempunyai target ambisius untuk menggerakkan pertumbuhan dunia usaha hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya sekali mencapai 5,05%, berjauhan dari target tersebut. Ketimpangan sektor ekonomi antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa kemudian luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura serta Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk perubahan ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai permasalahan struktural yang mana menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang tersebut dihadapi Indonesia. Sejak 2011, sumbangan sektor manufaktur terhadap Ekonomi Nasional terus menurun, melemah prospek pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini sanggup terjadi adalah substansi baku juga juga competitiveness dari teknologi yang ada. Dan kita dalam Universitas mempunyai teknologi-teknologi baru, lalu juga SDM yang mana unggul, lalu riset energy nya juga kan ada di dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., pada Alumni Business Pertemuan pada Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi lapangan usaha utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya komponen baku, sulitnya akses material penolong, lalu kebijakan perpajakan yang tersebut kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi kegiatan ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga juga pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, khususnya di merespons pandemi Wabah serta persiapan pemilu. Namun pada 2024 kemudian 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang lalu stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pengerjaan infrastruktur dan juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang mana sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan ini akan stagnan hingga 2024.
