JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas kemudian kemampuan besar pada menjalankan emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan jumlah unit karbon yang dimaksud diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi ilustrasi kemampuan negara di menjalankan emisi karbon. pemerintahan juga telah lama mengeluarkan beberapa regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 kemudian Peraturan OJK no 14/2023 yang dimaksud mengatur perdagangan karbon melalui pangsa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, hari terakhir pekan (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional lalu 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan kemungkinan besar yang dimaksud dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemain kunci pada pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai operasi offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa saja membantu seluruh pengambil langkah di menjalankan perdagangan karbon dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa jadi memberikan solusi yang digunakan lebih besar konkret terkait perdagangan karbon serta juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih besar di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Siber of Things (IoT), serta lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran dia pada meyakinkan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk peningkatan yang dimaksud berkelanjutan.
Indonesia mempunyai prospek besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem serta pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, di dalam mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu teristimewa lantaran adopsi teknologi yang digunakan umumnya membutuhkan waktu lebih lanjut panjang dan juga nilai penanaman modal yang dimaksud cukup besar. Pengenalan pangsa karbon Indonesia serta meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC dan juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner serta Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, pangsa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidaklah dimaksimalkan maka orang lain yang dimaksud akan memanfaatkan keuntungan yang digunakan bisa jadi didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
