JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung Angka Persepsi Korupsi (IPK) yang mana berada di tempat hitungan rendah.
Yusril menyinggung tentang UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dimaksud telah 20 tahun tiada ada perubahan. Di sisi lain, pemerintah lalu DPR RI telah mengesahkan UU KUHP yang mana akan berlaku mulai 2026 mendatang.
“Sampai hari ini sudah ada 20 tahun kita tidaklah melakukan pembaharuan apa pun juga tadi jadi komitmen kita bersatu bahwa tidak cuma kita harus percepat penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC tapi juga dengan telah dilakukan disahkannya UU KUHP Nasional yang digunakan akan diberlakukan pada awal 2026,” kata Yusril di dalam Gedung ACLC KPK, Selasa (10/12/2024).
Baca Juga: Yusril: Korupsi di tempat Indonesia dikarenakan sistemnya buruk
Yusril berharap, jikalau UU Tipikor direvisi dapat segera rampung di dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu akan memengaruhi hukuman bagi pelaku tipikor. “Mudah-mudahan selama pemerintahan Prabowo pada waktu cepat ini terselesaikan,” ujarnya.
Yusril melanjutkan, warga berharap di tempat pemerintahan era Presiden Prabowo dapat memperbaiki IPK yang digunakan ketika ini berada dalam nomor 34/100. Menurutnya, perbaikan sektor pemberantasan korupsi menjadi perhatian era Presiden Prabowo.
“Karena memang sebenarnya menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah di penegakan hukum itu ada 4 poin yang jadi tekanan, pertama adalah permasalahan korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan juga yang tersebut keempat judol kemudian ini dilaksanakan oleh semua aparat pembangunan hukum,” ucapnya.
