JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dimaksud disahkan pada 2022.
Sebab aturan ini sanggup menjerat maksimal pelaku predator anak, khususnya terkait perkara panti asuhan di dalam Kunciran Pinang, Tangerang, Banten yang dimaksud mencuat belakangan ini.
“Kasus di tempat Tangerang harus menerapkan UU TPKS. Ini adalah menjadi pelajaran serta peringatan tegas bagi semua pihak di dalam Republik ini untuk menghargai wanita kemudian anak. Jangan sampai kekerasan atau pelecehan terjadi lagi,” tegas Selly Gantina di tempat Gedung DPR, Kamis (10/10/2024).
Selly menggarisbawahi UU TPKS yang mana disahkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, miliki kekuatan menjerat pelaku kekerasan seksual. Selain menindak pelaku, sanksi juga berlaku terhadap lembaga yang tersebut lalai di pengawasan.
“Panti asuhan di area Tangerang perlu diperiksa legalitasnya, termasuk izin operasional. Tindakan hukum dapat berlaku tidaklah belaka bahi pelaku, tetapi juga lembaga tersebut, termasuk penyitaan aset pelaku,” jelasnya.
Pengungkapan identitas pelaku dianggap penting untuk memberikan efek jera, juga proteksi hukum bagi korban, termasuk rehabilitasi mental serta pengamanan identitas mereka. “Dengan demikian, pelaku bukan hanya saja dikenakan sanksi hukum tetapi juga sanksi sosial dari masyarakat. Wajah dia akan terpublikasi di area media digital,” tambahnya.
Selly juga mengapresiasi langkah cepat Polres Metro Tangerang yang berhasil membongkar persoalan hukum ini setelahnya menerima informasi melalui direct message (DM) dalam Instagram.
Ia berharap Kapolres Metro Tangerang Daerah Perkotaan Kombes Zain Dwi Nugroho mengusut tuntas perkara ini, bukan hanya saja menangkap satu pelaku yang mana DPO tetapi juga mendata secara terperinci korban untuk melakukan konfirmasi merek mendapatkan pendampingan yang digunakan diperlukan.
Selly menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, dinas sosial, serta lembaga proteksi anak, untuk menangani persoalan hukum ini secara komprehensif. “Kerja mirip ini diharapkan dapat menguatkan upaya pengamanan lalu rehabilitasi bagi korban, dan juga menghindari terulangnya kejadian sama dalam masa depan,” tutupnya.
