Kementerian PPMI Bersama Imigrasi Pemasyarakatan Perkuat Perlindungan PMI dari TPPO

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersatu Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju meningkatkan kekuatan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di pertemuan keduanya pada Gedung Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan pengamanan bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju menggalang Kementerian PPMI di memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk menjaga dari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi juga implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja mirip dengan TNI juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, lalu Juanda. “Ini menjadi perhatian serius kami. Menguatkan pengawasan pada perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja serupa ini, teristimewa pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang digunakan berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke pada sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengempiskan risiko eksploitasi dan juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja sejenis antara Kementerian PPMI kemudian Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemeliharaan PMI sekaligus memperkuat peningkatan sektor ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, partisipasi PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, juga pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat merekan di tempat kancah internasional.






