JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada penyelenggaraan APBN serta APBD 2025.
Anggaran BGN yang dimaksud terpotong cuma sebesar Rp200 jt atau 0,2845% dari jumlah total pagu senilai Rp7,1 triliun.
“Ya kan ini telah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi terhadap anggaran belanja nasional lalu juga daerah, serta BGN pun termasuk salah satu yang dimaksud terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih tinggi 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker sama-sama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk merancang Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan di memulai pembangunan SPPG itu.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau dapat pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang tersebut bisa saja diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.
Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.
Seban, anggaran BGN yang digunakan terkena efisiensi cuma untuk pengadaan lahan.
“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang dimaksud kena pangkas, inisiatif MBG juga bukan kena,” terang Dadan.
“Yang kena ya pengadaan pada pengadaan lahan, yang mana dapat menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan juga lain-lain sanggup pinjam pakai,” tandasnya.
