JAKARTA – Di sedang dinamika urusan politik kemudian krisis energi global, melakukan konfirmasi pasokan energi yang mana stabil tidak cuma sekadar tantangan teknis, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas kegiatan ekonomi dan juga sosial pada di negeri. Itulah sebabnya, ketahanan energi menjadi prioritas utama pemerintahan baru Indonesia, sebagaimana tercantum di tempat pada Asta Cita.
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development – INDEF, Abra Talattov menilai, bahwa risiko geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina juga ketegangan dalam Timur Tengah, memberikan tekanan besar pada stabilitas energi nasional. “Lonjakan biaya minyak mentah pada 2022 menjadi pengingat bahwa risiko geopolitik global mempunyai dampak signifikan terhadap stabilitas energi Indonesia,” ujar Abra.
Ketika itu terjadi disrupsi terhadap rantai pasokan perdagangan energi dunia sehingga menyulut kenaikan nilai tukar minyak mentah hingga lebih besar dari USD100 per barel. Menurutnya, krisis ini menuntut Indonesia perlu menguatkan infrastruktur logistik energi .
Sebagai negara maritim dengan lebih banyak dari 17.000 pulau, logistik energi di area Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tersebut tiada sederhana. Sistem logistik yang tersebut kuat menjadi tulang punggung untuk melakukan konfirmasi bahwa energi dapat mencapai wilayah-wilayah terpencil.
Dengan sebaran keinginan yang mana luas di tempat berbagai pulau di dalam Tanah Air, lapangan usaha pelayaran (shipping) energi memainkan peran vital pada rantai pasok energi nasional. Komoditas energi seperti minyak mentah, gas alam, batu bara lalu item energi lainnya, dari wilayah penghasil ke publik atau pusat pemrosesan bergantung pada lapangan usaha transportasi laut.
Menurut Abra permintaan energi akan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi. “Salah satu persyaratan utama mencapai visi Indonesia menjadi negara forward 2045 sebagaimana tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) kedua tahun 2025-2045, adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi di area berhadapan dengan 6 persen per tahun. Target ini membutuhkan peningkatan produktivitas sektor ekonomi lalu penguatan investasi, yang dimaksud berimplikasi pada peningkatan permintaan pasokan energi nasional,” ungkapnya.
Kebutuhan energi yang tersebut meningkat ini menuntut infrastruktur logistik energi yang mana mumpuni dan juga merata.
“Tidak hanya sekali itu, saya juga mengamati peran strategis sektor pelayaran di membantu diversifikasi energi nasional, khususnya pada hal pendistribusian energi dari sumber-sumber yang dimaksud berbeda. Misalnya, pengangkutan energi dari sumber-sumber lokal yang mana terdiversifikasi (gas alam, bioenergi, energi terbarukan) memungkinkan Indonesia untuk menghurangi ketergantungan pada satu sumber energi, yang mana penting untuk ketahanan energi pada jangka panjang,” ujar Abra.
Abra menilai lapangan usaha shipping bukan semata-mata berperan sebagai penghubung utama tetapi juga sebagai penjaga stabilitas pasokan. Ia mengungkapkan, ketidakhadiran atau bukan berkembangnya lapangan usaha pelayaran tentunya dapat memicu risiko serius, mulai dari aktivitas penduduk yang digunakan terganggu hingga terhentinya aktivitas industri, yang dimaksud berdampak dengan segera pada stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
