JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli memberikan, sinyal Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akan datang naik. Namun Yassierli tiada menyebutkan secara rinci, berapa besaran kenaikannya.
“Iya dong (naik), masa ga naik,” ujar Yassierli di keterangannya terhadap awak media di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
“Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha,” sambungnya.
Sementara itu, Yassierlie mengungkapkan aturan baru perihal rumus penetapan belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024. “Belum tentu besok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yassierli menegaskan apabila ia telah dilakukan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja atau serikat buruh terkait UMP 2025 .
“Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi kan mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita bener mengoptimalkan LKS Tripartit kita sudah ada dua kali rapat,” kata Yassierli.
“Ini hambatan waktu terlalu cepat, jadi kita masih bahas kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa jadi memberikan bahasa saya membantu pekerja yang mana mempunyai penghasilan rendah serta tetap memperlihatkan memperhatikan pengusaha,” tegasnya.
Soal penetapan UMP setiap tahun oleh pemerintah yang merujuk Peraturan eksekutif (PP) No 51/2023 tentang Perubahan berhadapan dengan Peraturan eksekutif Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan serta disampaikan paling lambat 21 November.
Meski begitu, ada inovasi aturan pasca putusan MK terhadap 21 pasal Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, termasuk persoalan perumusan upah minimum bagi pekerja.
