India Larang Pegawai otoritas Gunakan Teknologi AI DeepSeek juga Pengolah Bahasa Alami GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT serta DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari prospek kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di penyelenggaraan AI. Tidak cuma India, beberapa negara lain seperti Australia lalu Italia juga telah dilakukan memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek sebab ketidakjelasan di cara media yang disebutkan mengatur data pengguna.
Dalam surat edaran yang mana dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan alat Teknologi AI dalam komputer juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Artificial Intelligence dan juga perangkat lunak Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, lalu lainnya) di area komputer juga perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya saja berlaku untuk perangkat yang dimaksud digunakan di pekerjaan resmi di dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sejenis akan diterapkan di area kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul dalam berada dalam kunjungan direktur utama OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan di dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
