JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, juga Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan acara yang telah terjadi dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur lalu Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Warga (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini di dalam Kemenko Polkam bukan ada ruang command center yang mana terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas urusan politik kemudian keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan pada pada koordinasi, sinergi, kemudian eksekusi pada lapangan.
“Selain itu belum ada media big data yang tersebut sanggup menangani pengaduan penduduk (dumas) yang jumlahnya pada Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga sejumlah laporan yang tersebut tidak ada tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang mana menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik serta Ketenteraman (Kemenko Polkam) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
