JAKARTA – Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), bekerja sebanding dengan Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) lalu APRINDO (Asosiasi Pengusaha Pasar Konsumen Indonesia), menyelenggarakan Workshop GRASP 2030 bertajuk “Urgensi Penanganan Susut serta Sisa Pangan bagi Pelaku Bisnis ” pada Jakarta. Acara ini mempertemukan lebih besar dari 100 partisipan yang dimaksud hadir pada lokasi maupun hadir secara daring, yang tersebut terdiri dari sektor bisnis, pemerintah, food bank, dan juga organisasi penduduk sipil.
Pada rantai sektor pangan , seluruh sektor bidang usaha berpotensi memunculkan susut dan juga sisa pangan (SSP). Angka menunjukkan bahwa sekitar 33% makanan yang digunakan diproduksi secara global hilang atau terbuang, menurut FAO pada 2019. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani pada sambutannya menekankan pentingnya sektor usaha di menangani hambatan SSP yang digunakan semakin mendesak.
“Susut kemudian sisa pangan tidak belaka kesulitan lingkungan, tetapi juga merupakan tantangan sektor ekonomi besar. Sebagai sektor yang mana berperan penting pada rantai pasok pangan, perusahaan miliki tanggung jawab untuk menurunkan dampak SSP ini. Kami berharap workshop ini dapat menjadi wadah untuk berbagi solusi kemudian mengupayakan aksi yang digunakan lebih tinggi terstruktur dari sektor usaha di mengatasi kesulitan ini,” ujar Indah.
Acara ini merupakan bagian dari kegiatan GRASP 2030 (Gotong Royong Atas Susut serta Sisa Pangan di dalam 2030), sebuah inisiatif perjanjian sukarela yang digunakan bertujuan menghurangi Susut juga Sisa Pangan (SSP) melalui kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, kemudian masyarakat. Angelique Dewi, Chairwoman GRASP 2030, menyoroti peran penting GRASP 2030 dalammenciptakan kolaborasi lintas sektor.
“GRASP 2030 adalah inisiatif yang mana menghadirkan berbagai aktor multipihak di rantai pangan untuk berkolaborasi pada mencapai pengurangan SSP. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat dan juga dukungan bersama, kita dapat mengempiskan susut juga sisa pangan secara lebih lanjut efektif kemudian berkelanjutan di area Indonesia,” jelas Angelique.
Workshop ini menghadirkan berbagai narasumber dari sektor pemerintah, bisnis, juga actor penyelamat pangan untuk berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan juga solusi inovatif. Acara ini juga memberikan ruang untuk diskusi yang digunakan lebih tinggi mendalam tentang regulasi, kebijakan, serta strategi yang diperlukan untuk menggerakkan sektor usaha di menurunkan SSP.
Wakil Ketua Umum APRINDO, Yuvlinda Susanta menegaskan, peran penting sektor ritel pada upaya pengurangan SSP. “Sektor ritel, sebagai bagian dari rantai pasok pangan, sejatinya miliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku konsumen, mengoptimalkan manajemen inventaris, kemudian menerapkan solusi inovatif untuk meminimalkan sisa lalu susut pangan. APRINDO terlibat memacu kerja sejenis dengan berbagai pihak di upaya mencapai efisiensi dan juga pengurangan SSP tersebut,” ujar Yuvlinda.
Bappenas mencatatkan bahwa di dalam Indonesia, 115-184 kg pangan per kapita terbuang tiap tahun. Ini adalah memicu kerugian kegiatan ekonomi hingga Rp551 triliun, emisi GRK 7,29% dari total nasional, dan juga hilangnya nutrisi untuk 125 jt orang.
Hal ini semakin menekankan pentingnya sektor industri mengambil langkah konkret di mengatasi SSP. Dalam acara ini, pentingnya perusahaan di area sektor pangan mempunyai target penurunan SSP, melakukan pengukuran, juga menyusun strategi penurunan SSP melalui pendekatan Target-Menghitung-Aksi (Target-Measure-Act/TMA) disampaikan oleh Michael Jones, Senior International Partnership Manager WRAP.
