Sepanjang 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ( Itjen Kemenag ) berhasil menindaklanjuti seluruh pengaduan penduduk (Dumas) yang mana masuk. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Faisal Ali Hasyim, ketika memberikan laporan kinerja untuk Menteri Agama. “Sepanjang 2024, terdapat 906 pengaduan ke Itjen serta 100 persen pengaduan yang dimaksud telah dilakukan berhasil ditindaklanjuti,” tutur Irjen Faisal di dalam Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Dari dumas tersebut, lanjut Irjen Faisal, sebanyak 729 laporan dikonfirmasi serta memenuhi kualifikasi untuk ditindaklanjuti. “Seluruh pengaduan warga telah terjadi ditindaklanjuti melalui mekanisme konfirmasi/klarifikasi, audit tujuan tertentu, kemudian audit investigasi,” terangnya.
“Namun, dari dumas yang disebutkan terdapat pengaduan yang tersebut tak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelapor dan/atau terlapor tidaklah jelas kemudian tidak ada dapat dikonfirmasi, juga secara materi tidaklah berkadar pengawasan juga bukanlah kewenangan Inspektorat Jenderal,” terang Irjen Faisal.
Dijelaskan Faisal, terdapat dumas yang tersebut bukan berkadar pengawasan dan juga tidak menjadi kewenangan Itjen. Sebanyak 81% dijalankan konfirmasi/ klarifikasi baik untuk pelapor maupun terlapor untuk mengetahui kebenaran berhadapan dengan Dumas, sedangkan 15% diteruskan ke Inspektorat Investigasi untuk dijalankan audit investigasi khususnya terkait Dumas tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi/pungli, serta pelanggaran kepegawaian lainnya yang digunakan ancaman hukumannya termasuk pelanggaran disiplin berat. “Sedangkan sisanya 4% adalah Dumas yang mana tidak ada dapat ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Hasilnya, Itjen Kemenag merekomendasikan 154 hukuman disiplin bagi pegawai yang mana terbukti melakukan pelanggaran. “Kami sudah merekomendasikan 154 hukuman disiplin. Sebagaimana arahan Menteri Agama agar terus melakukan bersih-bersih di area tubuh Kemenag,” tegas Faisal.
Irjen mengapresiasi partisipasi rakyat di bergabung mengawasi kinerja Kemenag melalui saluran dumas. “Ini artinya kita sudah berhasil menjadikan rakyat sebagai mitra pengawasan. Ke depan, kita akan terus meningkatkan kekuatan integrasi sistem dengan berbagai wadah teknologi untuk memverifikasi akses yang dimaksud lebih banyak luas juga mudah bagi masyarakat,” pungkasnya.
