JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang digunakan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga dalam pemerintah pusat maupun area akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Lingkup Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran pemerintahan Pusat kemudian Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah terhadap para pelaku usaha. Terutama dalam sektor industri, jasa, serta pembangunan yang diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending teristimewa belanja pemerintah termasuk hotel lalu sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Mulai Pekan (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang tersebut dilaksanakan kabinet Prabowo – Gibran ini bukanlah semata-mata menghurangi belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah miliki peran pada menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Salah satu unsur pada pertumbuhan dunia usaha adalah government spending. Tapi kalau toh diadakan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang tersebut bisa saja menciptakan multiplier efek terhadap dunia usaha kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk pangsa industri perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah area atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang mana sekaligus miliki sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang tersebut menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang biasanya sejumlah datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, khususnya kalau di tempat tempat atau di dalam luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri nampaknya masih sanggup terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini entrepreneur di area sektor sektor perhotelan berada dalam menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di dalam pemerintahan Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidak ada sampai menyebabkan pendapatan hotel berkurang hingga berdampak tambahan sangat jauh pada PHK.
“Kita ketika ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, kemudian lainnya. Kita berharap efisiensi tak merembet pada kesulitan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.
