Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang mana diselenggarakan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih lanjut fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tidaklah menghambat daya saing lapangan usaha nasional dalam berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong peningkatan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, dan juga langkah-langkah produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang digunakan terlibat di pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan bidang di negeri agar lebih besar kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan prasyarat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih besar sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing barang lokal. Pemakaian produk-produk pada negeri tidak cuma perihal kepentingan ekonomi, tapi juga tentang mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata perihal hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan cuma menggerakkan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi bidang lokal agar berkembang lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
