JAKARTA – Pascapelaksanaan Putaran Kelima The Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (INC-5) di dalam Busan, Korea Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan berbagai poin penting terkait bahaya sampah plastik yang menjadi perhatian global.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, inovasi iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga polusi termasuk polusi plastik baik dalam daratan maupun lautan merupakan isu lingkungan hidup global yang tersebut saling terkait.
“Permasalahan ini disebabkan pola konsumsi dan juga produksi yang tidak ada berkelanjutan,” ujar Hanif, Selasa (31/12/2024).
Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP), jumlah total sampah plastik yang digunakan masuk ke biosfer akuatik berpotensi meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2040 jikalau tiada ada upaya pencegahan.
“Pada 2016, polusi plastik tercatat sebesar 9-14 jt ton kemudian diperkirakan mencapai 23-27 jt ton pada 2040,” ungkapnya.
Karena sifatnya yang digunakan transnasional serta lintas batas negara, dan juga ancaman serius dari polusi plastik khususnya pada lingkungan laut, sehingga menyokong disepakatinya United Nations Environment Assembly (UNEA) Resolusi 5/14 pada Maret 2022.
“Resolusi ini memberi mandat untuk Direktur Eksekutif UNEP untuk menyusun International Legally Binding Instrument (ILBI) untuk mengakhiri polusi plastik, termasuk di dalam lingkungan laut yang digunakan ditargetkan rampung pada akhir 2024,” katanya.
Sejak awal, Indonesia berpartisipasi berkontribusi di perundingan INC. Pada INC-1 hingga INC-5, Delegasi Indonesia terus menyuarakan pentingnya prinsip konsensus lalu inklusivitas di pengambilan keputusan.
Kemudian, menjunjung tinggi prinsip Common but Differentiated Responsibility (CBDR), mengakui keinginan masing-masing negara khususnya negara dengan Specific Geographical Condition seperti negara kepulauan (Archipelagic States) yang dimaksud rentan terhadap sampah plastik pada laut yang tersebut lintas batas termasuk Indonesia juga memperjuangkan isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah berbasis sektor ekonomi sirkular juga pembiayaan yang dimaksud adil serta terprediksi bagi negara berkembang.
