JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi material bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang telah lama dimasukkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pengembangunan infrastruktur produksi juga item BBM ramah lingklungan yang disebutkan merupakandukungan KPI menghadapi kegiatan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan juga mencapai target Net Zero Emission (NZE) di area tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, di RJPP perusahaan sudah dicanangkan penyelenggaraan green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, pada antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang digunakan diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, kemudian Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” pada Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi materi bakar nabati melalui beberapa metode, yang mana salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan materi bakar berbasis CPO yang mana mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya hasil renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga sudah ada siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang mana sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi lalu mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keinginan (BBM rendah sulfur) pada wilayah Jawa serta Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi lalu Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi pada diskusi yang disebutkan mengakui, penyelenggaraan materi bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang selama ini berbagai dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di dalam jalur yang mana tepat dengan keberhasilan inisiatif biodiesel, sejalan dengan tren global yang mana semakin mengarah pada pengaplikasian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang digunakan harusnya dapat dikejar adalah pemanfaatan gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di area bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk menggalakkan inisiatif biofuel selain kepastian pasokan substansi baku adalah harganya yang digunakan relatif lebih besar tinggi ketimbang substansi bakar fosil. Untuk itu, ia berharap ada dukungan dari pemerintah merupakan insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah tindakan dengan memberikan insentif untuk memverifikasi ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff sanggup diterapkan,” tandasnya.
