JAKARTA – Jumlah rakyat kelas menengah pada Indonesia tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 18,8% pada beberapa tahun terakhir, dari 57,33 jt menjadi 48,27 juta. Hal ini pun berdampak pada daya beli , konsumsi domestik, kemudian stabilitas kegiatan ekonomi nasional .
Diungkap Kepala Pusat Investigasi Kondisi Keuangan Makro dan juga Keuangan, Zamroni Salim bahwa, salah satu penyulut utama penurunan kelas menengah adalah tekanan sektor ekonomi yang semakin besar. Semua ini tiada lepas dari semakin tingginya pajak juga juga biaya hidup yang digunakan harus dibayarkan.
“Kelas menengah menghadapi beban berat, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, tambahan pungutan seperti TAPERA, hingga cukai makanan serta minuman berpemanis. Hal ini mempersempit ruang gerak ekonomi mereka,” ungkap Zamroni di acara Economic Outlook 2025, Rabu (11/12/2024).
Selain itu konsumsi domestik yang tersebut selama ini menjadi pendorong utama peningkatan perekonomian mengambil bagian terdampak. Penurunan daya beli kelas menengah menghambat peningkatan sektor produksi, yang pada akhirnya membatasi penyerapan tenaga kerja.
“Kondisi ini memunculkan efek domino pada sektor manufaktur lalu jasa, yang digunakan bergantung pada stabilitas konsumsi kelas menengah,” jelas Zamroni.
Solusi untuk mengatasi penurunan ini, menurut Zamroni, harus berfokus pada kebijakan yang mengupayakan kelas menengah, seperti pengurangan beban pajak serta insentif ekonomi. Ia pun menilai eksekutif perlu meninjau kembali kebijakan yang memberatkan kelas menengah.
“Dukungan seperti subsidi energi atau inisiatif sosial yang dimaksud lebih tinggi inklusif dapat membantu memperbaiki daya beli mereka,” tambahnya.
Selain itu Zamroni menekankan pentingnya penanaman modal berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja baru pada sektor-sektor yang digunakan strategis, seperti manufaktur dan juga teknologi. Penanaman Modal dengan efek pengganda tinggi, seperti pada sektor tekstil, makanan, juga bidang berbasis teknologi, harus menjadi prioritas untuk menguatkan kelas menengah.
Pemerintah juga diharapkan lebih tinggi proaktif pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah kemudian kesehatan. Sebab peningkatan kualitas SDM akan membuka potensi bagi kelas menengah untuk kembali berkembang lalu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.
