JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tak ada pengurangan pegawai di dalam lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas dikarenakan adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian dan juga Lembaga (K/L).
Hingga ketika ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tak dikurangi. Erick menyebut, pihaknya masih menggunakan anggaran yang digunakan ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang dimaksud disampaikan pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang tersebut ada,” ujar Erick Thohir pada waktu raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja lalu insentif lain untuk pegawai belum bisa jadi dinaikan tahun ini. “Jadi oleh sebab itu kita tidak ada dapat naikkan tunjangan kinerja serta lain-lainnya, ya kita proteksi prasarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus menghurangi pos anggaran dari sebagian kegiatan atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun sangat dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang telah dihitung Kementerian BUMN juga diusulkan untuk Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih tinggi di area Rp215 miliar,” ucapnya.
