JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung memulai pembangunan 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang tersebut menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, kemudian Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan substansi baku semen melalui metode pengadaan kemudian distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan warga mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk mendirikan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar sektor ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun perkembangan 3 jt rumah diyakini tiada membebani usaha dan juga keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas inisiatif pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya bukan meninjau bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang digunakan kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Awal Minggu (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah terjadi menyiapkan pendanaan khusus juga dialokasikan untuk proyek di area sektor perumahan. Sehingga, tidak menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa jumlah BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang digunakan tak sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, khususnya dalam BUMN karya.
