JAKARTA – pemerintahan didesak untuk membentuk pasukan pencari fakta penembakan aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaya (APMM) terhadap 5 Warga Negara Indonesia ( WNI ) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaya . Akibat kejadian ini, satu orang meninggal usai sebuah kapal yang tersebut berisi beberapa orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberondong tembakan oleh polisi Tanah Melayu itu.
Sementara itu, 4 lainnya masih mendapatkan penanganan medis. Merespons hal ini, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menegaskan bahwa pihaknya telah lama berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kemudian sudah ada memperoleh akses ke Konsuleran.
“Ya, pokoknya kan kemarin Kemenlu sudah ada ketemu kan, sudah ada bisa saja memperoleh akses ke Konsuleran, sudah ada mengunjungi beberapa korban yang dimaksud sanggup atau pada kapasitas memberikan keterangan,” ujar Christina untuk awak media di area Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Lebih lanjut, Christina mengungkapkan dari keterangan dari WNI korban penembakan bahwa tidaklah ada penyerangan yang mana dilaksanakan oleh mereka. “Dan sejauh ini keterangan yang mana diberikan oleh WNI kita tersebut, memang benar tidaklah ada penyerangan dari mereka. Jadi kan kalau dilihat dari sini, ada dua keterangan yang tersebut berbeda, yang tersebut diberikan oleh pihak Malaya serta juga oleh WNI yang tersebut ada dalam kejadian itu.”
Dia pun menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan untuk menggerakkan penyelidikan menyeluruh terkait persoalan hukum ini. “Nah, kita di sikap mendorong, begitu juga Pak Menteri, Pak Menteri Karding juga mendorong, agar mampu ada penyelidikan yang menyeluruh, sehingga jelas, terang-benderang, apa sih yang sebenarnya terjadi.”
“Korban meninggal sudah ada diterima oleh keluarga, kemarin itu juga berdasarkan kerjasama ya, dari Kemenlu, dari Kemen P2MI juga, dan juga sejauh ini keluarga juga sudah ada ikhlas, telah menerima,” pungkasnya.
