Sinergi Ormas lalu eksekutif Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman di dalam Indonesia
JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan juga agama, mempunyai tantangan besar pada menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang dimaksud adalah berkembangnya paham sektarian yang dapat memecah belah masyarakat. Paham sektarian rutin kali muncul akibat sifat keegoan, dan juga ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang tersebut dapat berujung pada konflik lalu kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah juga organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial juga mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan juga toleransi di hidup bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang digunakan terjadi antarormas yang mana kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi penduduk maupun organisasi keagamaan harus memiliki visi, misi lalu tujuan yang digunakan jelas, sehingga mempunyai kaderisasi serta pembinaan di tempat di internal anggotanya.
“Organisasi yang mana benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim di tempat Yogyakarta, Mingguan (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama pada membantu hidup berdampingan di kebhinekaan, khususnya merancang sumber daya manusia yang digunakan moderat kemudian inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif lalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) bukan dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya cuma agama saja, ketika belajar agama, tidak ada paham hidup sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah kemudian Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak dapat Al-Quran serta Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia menyatakan boleh hanya meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, akibat setiap orang memiliki pembenaran pada versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang dimaksud mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang tersebut dipelajari masa lalu, serta sekarang bukan relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu kemungkinan besar yang tersebut terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi rakyat juga ormas tak semata-mata berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga mampu mengalami perkembangan untuk bisa saja bermanfaat antar sesama tak terjebak pada perdebatan yang mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan kegiatan pemerintah pada mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang digunakan anti korupsi, serta mempunyai kompetensi pada bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu dalam bidang kondisi tubuh terjun di dalam bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di tempat bidang sosial kemunusiaan, ya terjun dalam bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang digunakan kuat dan juga pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi rakyat mampu mewujudkan rakyat Indonesia yang mana beradab, aman lalu damai.
