JAKARTA – DPR turut terkena pemotongan anggaran sebagai respons melawan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN juga APBD 2025. Potongan anggaran DPR sebesar Rp600 miliar.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui anggaran DPR turut terkena efisinesi seperti kementerian dan juga lembaga lain. “Iya DPR pun diberlakukan sebanding mengenai anggaran yang dimaksud harus diefisiensi,” kata Indra pada waktu dihubungi, Rabu (12/2/2025).
Adapun anggaran DPR yang dimaksud terkena efisiensi sekitar Rp600 miliar dari pagu anggaran Rp6,6 triliun. “Sekitar Rp600 miliar (anggaran DPR terkena efisiensi),” tutur Indra.
Kendati adanya efisiensi, ia menyampaikan, DPR sudah pernah melakukan penghematan operasional. Salah satunya, kata dia, pembatasa listrik, pengaplikasian air serta telepon.
“Untuk operasional mulai bulan lalu kami sudah ada buat edaran pembatasan 2 mengenai listrik di dalam di malam hari hari, pengunaan air kemudian telepon. Juga pembatasan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mana sangat penting. Belanja ATK juga dikurangi,” kata Indra.
